sitra.my.id

Photo by Dai KE on Unsplash

    Beberapa waktu lalu saya berkesempatan mengikuti kursus Global Public Procurement dari Korea Advanced Institute of Science and Technology melalui platform Coursera. Di kursus itu mempelajari bagaimana negara-negara di belahan dunia lain mengelola PBJ Pemerintah mereka. Khususnya dalam pengadaan barang jasa pemerintah skala global. Kebetulan salah satu yang disajikan adalah data dari Amerika Serikat. Ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu bahwa di Amerika disediakan alokasi anggaran pemerintah khusus untuk pengusaha perempuan (woman owned business).

    Jujur, saya baru tahu ada program seperti ini di pengadaan pemerintah. Dalam kebijakan yang cenderung netral gender, keberadaan alokasi khusus untuk usaha milik perempuan terasa sebagai satu langkah yang progresif. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menetapkan: setidaknya 5% dari total nilai kontrak federal yang disediakan untuk pengusaha perempuan. Program ini dikenal sebagai Women-Owned Small Business (WOSB) Federal Contracting Program.

    Saya kemudian penasaran, bagaimana dengan sistem PBJ Pemerintah di Indonesia—apakah kita telah berjalan menuju arah yang serupa? Apakah sudah ada perhatian khusus untuk pengusaha perempuan?

    Dari penelusuran awal, saya menemukan bahwa di Indonesia sudah ada kebijakan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam perpres tersebut disebutkan bahwa minimal 40% dari anggaran pengadaan harus dialokasikan untuk UMK & Koperasi. Meski belum secara spesifik menyasar kelompok pengusaha perempuan, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa ruang afirmasi dalam pengadaan pemerintah memang terbuka dan terus berkembang. Ini menjadi tanda positif bahwa kebijakan ini memberi peluang yang lebih besar bagi UMK secara umum, yang mana di dalamnya termasuk usaha milik perempuan. 

    Berita baiknya adalah dari 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 37 juta di antaranya adalah pelaku usaha perempuan. Data tahun 2021 ini saya temukan dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di sini. Artinya, lebih dari separuh UMKM Indonesia dijalankan oleh perempuan. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari kekuatan ekonomi perempuan yang nyata dan aktif di seluruh penjuru negeri. Dengan data ini, sangat jelas bahwa peran pengusaha perempuan sangat besar dalam perekonomian Indonesia.

    Namun, belum ada afirmasi yang secara eksplisit ditujukan untuk pengusaha perempuan. Saya belum menemukan adanya target kuota, program khusus, ataupun data yang bisa menunjukkan seberapa banyak pelaku usaha perempuan yang ikut serta dalam pengadaan pemerintah. Saya kemudian mencari lagi, dan menemukan salah satu tulisan yang membahas topik ini yakni yang ditulis oleh Pak Christian Gamas di christiangamas.net tahun 2023 di sini, yang juga menyoroti Pengarusutamaan Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengusulkan modifikasi berbasis gender pada dokumen spesifikasi PBJ Pemerintah. 

    Menurut salah satu artikel daring Idntimes.com tahun 2024 di sini, Bapak Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., Kepala LKPP, menyampaikan dorongan kepada pengusaha perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama melalui IWAPI, dalam dalam Rapat Kerja Daerah III IWAPI Jawa Tengah. Ini adalah kabar baik, bahwa sebenarnya sistem PBJ Pemerintah di Indonesia telah mulai bergerak ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman gender dalam ekosistem pelaku usaha.

    Saya rasa untuk menuju ke sana, sebelum adanya afirmasi pengusaha perempuan, bisa dimulai dengan data dulu. Bayangkan jika di SiKAP, atau mungkin OSS, ada kolom untuk mencatat gender pemilik usaha. Lalu kita bisa melihat berapa persen vendor aktif perempuan, di sektor apa saja mereka bergerak, dan berapa nilai partisipasinya dalam rupiah, maupun dalam jumlah kontrak kerja sama. Dengan cara ini, sistem pengadaan bisa lebih memperhatikan keberagaman gender dan memberi ruang yang lebih besar bagi pengusaha perempuan untuk berperan lebih besar dalam ekonomi nasional.

    Sebagai seorang perempuan yang terlibat dalam dunia pengadaan, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong perubahan ini. Saya yakin, dengan data yang akurat dan kebijakan yang berbasis pada fakta dan angka, kita bisa lebih adil dalam memberi kesempatan kepada semua pihak, tanpa memandang gender. Harapannya, akan ada kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran untuk pengusaha perempuan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, seperti afirmasi untuk pengusaha perempuan dalam PBJ Pemerintah.

    Catatan ini ditulis saat Hari Kartini. Selamat memperingati Hari Kartini, Bapak/Ibu pembaca. Bagaimana menurut Bapak/Ibu? Perlukan afirmasi pengusaha perempuan dalam PBJ Pemerintah kita? Mari berdiskusi di kolom komentar.

Salam,
Sitra

 

 

Bulan lalu saya mengikuti ujian sertifikasi kompetensi PBJP Level-1 dan lulus dengan nilai yang memuaskan, meski tentu saja banyak yang memperoleh nilai lebih dari itu. Saat itu saya harus mengikuti bimbingan teknis selama satu minggu pada saat saya sedang menjalankan latihan dasar CPNS. Hal ini membuat konsentrasi saya terpecah, tentu saja. Mengingat persiapan SKB waktu lalu saya membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk mempelajari materi-materi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Beberapa kawan bertanya kepada saya apa yang saya lakukan waktu itu sehingga bisa lulus ujian, mengingat tidak sedikit yang belum lulus. Saya memutuskan untuk berbagi di sini barangkali ada di antara kawan-kawan yang membutuhkan. Saya membaginya ke dalam beberapa poin. Selamat menyimak. :)

disclaimer: cara belajar setiap individu berbeda-beda, saya tidak hendak menyalahkan atau mendebat cara belajar kawan-kawan yang berbeda dari saya

Sebelum Bimtek:

1. Saya tidak mencetak modul yang disediakan oleh LKPP, melainkan merangkumnya menjadi beberapa lembar saja. Merangkum membuat saya terpaksa membaca keseluruhan modul. Hal ini saya lakukan dengan harapan setidaknya akan membuat informasi-informasi itu terekam di kepala saya. Saya tidak fokus untuk memahami materi di sini karena akan memakan banyak waktu.

2. Saya mengerjakan pre-test yang disediakan oleh LKPP melalui website saat bimbingan teknis daring dengan seadanya, sehingga saya bisa memetakan kelemahan saya ada pada materi mana. Untuk kawan-kawan yang tidak mengikuti bimtek bisa coba mengerjakan soal-soal yang ada di blog Pak Heldi atau Pak Christian Gamas.

Saat Bimtek:

1. Ikuti bimtek dengan serius dan dengarkan apa yang disampaikan oleh fasilitator. Jangan cemas jika kawan-kawan belum mengerti. Karena mendengarkan adalah merekam informasi sehingga setidaknya materi-materi tersebut sempat terekam di kepala kita. Lagipula, ujian ini openbook dan semua jawaban ada di modul.

2. Saya tambahkan catatan mengenai materi-materi yang disampaikan fasilitator yang belum ada di rangkuman saya.

3. Saya hanya belajar saat jam belajar, tidak di malam hari. Ini membantu saya rileks dan siap menerima materi baru esok hari.

Saat Ujian:

1. Saya hanya membawa rangkuman. Membawa modul yang sangat banyak saya rasa akan membuat konsentrasi saya terpecah.

2. Saya tinggalkan soal yang susah, tapi tidak sampai kosong. Cap cip cup saja, siapa tahu benar. :)

3. Saya kerjakan menurut nomor karena lebih mudah. Saya tidak punya trik khusus.

Semoga cukup membantu kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti  ujian sertifikasi kompetensi PBJP Level-1, ya. Untuk yang mau rangkuman modulnya sila geser postingan sebelum ini. Saya sudah mengunggahnya di blog ini.

Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sila tulis komentar di kolom komentar di bawah.

Selamat belajar dan semoga lulus ujian, kawan-kawan. :)



Salam,

Sitra

Selain melalui Penyedia, pengadaan barang/jasa pemerintah juga dapat dilakukan secara Swakelola. Definisi swakelola menurut Perpres No. 20 Tahun 2021 adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, Organisasi kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat. Ada empat tipe swakelola yang diatur secara rinci dan terangkum dalam modul keenam. Di dalam modul ini dijelaskan mengenai tujuan swakelola, kriteria pekerjaan yang bisa diswakelolakan, proses pembayaran serta reviu pekerjaan swakelola, hingga mitigasi risiko pada pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

Rangkuman modul enam dapat diunduh di sini. Semoga membantu. :)

 

Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak adalah hal yang sangat penting pada setiap pekerjaan untuk memastikan pihak-pihak yang bekerja sama mencapai kesepakatan, mengatur kewajiban, serta melindungi hak-hak para pihak. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah mengelola kontrak juga diatur oleh peraturan-peraturan tertentu yang telah terangkum dalam modul yang dibagikan oleh LKPP pada saat bimbingan teknis kemarin.

Unduh rangkuman modul di sini. Semoga membantu :)

Modul keempat dari enam modul yang disediakan LKPP waktu bimbingan teknis sertifikasi pengadaan barang dan jasa level-1 yang lalu adalah "Melakukan Pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Pada modul ini kita belajar mulai dari reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa hingga proses negosiasi. Modul ini juga memuat materi tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Persyaratan Khusus dan/atau Spesifik dan Pengadaan Khusus".

Unduh rangkuman di sini. Semoga membantu :)

Kunci mencapai tujuan yang tepat sesuai harapan ada pada perencanaan yang baik. Pada setiap tujuan organisasi tentunya diperlukan manajemen perencanaan yang matang meliputi pengumpulan data dan referensi, reviu dari pengalaman sebelumnya, hingga penyusunan rencana cadangan apabila rencana awal mendapatkan kendala, serta tidak melupakan evaluasi. Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga ada regulasi yang mengatur tahapan perencanaan secara lengkap dengan harapan yang sama yaitu mencapai tujuan dan sasaran dengan tepat. 

Kita akan mempelajari proses ini dengan mendalam pada modul 3 yang dibagikan LKPP waktu bimbingan teknis kemarin. Di dalam modul 3 ini memuat materi-materi sebagai berikut:

1. Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Jenis Barang/Jasa yang meliputi:  Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Identifikasi/Reviu Kebutuhan Barang/Jasa; Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Penetapan Barang/Jasa.
2. Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Penyusunan Perkiraan Harga untuk Setiap Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi Penyusunan RAB dan Penyusunan HPS.
4. Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi: . Perumusan Strategi Pengadaan; Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Cara Pemaketan; Konsolidasi; Cara Pengadaan; dan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
5. Perumusan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: Perumusan Organisasi Pengadaan; Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ); dan Para Pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan.
6. Risiko dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: Pengelolaan Risiko dan Risiko dalam Perencanaan Pengadaan;
7. Identifikasi dan Pengumpulan Bahan dan/atau Data dan/atau Informasi dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: Definisi Data dan Informasi; Karakteristik Informasi; Pengumpulan Data dan Informasi; dan Data dan Informasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bersinggungan dengan unggahan sebelumnya yang berjudul Berkenalan dengan Supply Chain Management di unggahan kali ini aku ingin membagikan rangkuman modul dua yang kubuat kemarin lalu. Seperti judulnya, Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, modul ini berisi dasar-dasar mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yaitu:

1. Definisi, Ruang Lingkup, Jenis, dan Cara dalam PBJP
2. Tujuan PBJP
3. Kebijakan PBJP
4. Prinsip PBJP
5. Etika PBJP
6. Aspek Hukum PBJP
7. Pelaku PBJP
8. Peran Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan
9. PBJP Secara Elektronik
10. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJP
11. Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum dalam PBJP

Tahun lalu aku melamar dan diterima sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Madiun dan pekan lalu aku diharuskan mengikuti sertifikasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Level-1. Sebelum ini, untuk menghadapi Seleksi Kompetensi Bidang alias SKB aku mempelajari Peraturan Presiden No 12 tahun 2016 dan perubahannya. Menurut kabar dari beberapa kolega, materi yang diujikan pada ujian sertifikasi nanti tidak jauh dari perpres tersebut, hanya saja ditambahkan satu materi yaitu Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok.

Memang benar, pada bimbingan persiapan sertifikasi yang lalu, kami dibagikan enam modul yang disusun oleh tim LKPP. Modul-modul itu antara lain:

1. Pengantar Manajemen Rantai Pasok
2. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Melakukan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola

Pada unggahan kali ini aku akan berbagi rangkuman tentang Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok. Kita sepakati singkatannya sebagai SCM saja, ya. Sebetulnya SCM ini tidak terlalu asing bagiku karena rupanya, setelah mempelajari apa itu SCM, kegiatan ini sudah kulakukan selama kurang lebih lima tahun terakhir saat mengelola @goodiebagid. @goodiebagid adalah industri rumahan yang kukelola bersama suami sebelum bekerja di tempat yang sekarang.

SCM sendiri Menurut Render dan Heizer (2004) merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. SCM juga berurusan dengan eksternal perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir yang tidak hanya sekadar barang atau jasa, melainkan juga proses penambahan nilai tambah pada aliran persediaan, aliran kas, dan aliran informasi.

Pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga erat kaitannya dengan yang ada pada konsep SCM, yaitu: Plan > Source > Make > Delivery. Di dalam modul yang disediakan dijelaskan dengan lengkap kaitan-kaitannya. Yang mana masuk ke dalam Plan, yang mana masuk ke dalam Source, dan seterusnya. Di dalam modul juga dijelaskan mengenai kendala penerapan SCM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk memudahkanku memahami SCM, aku sudah membuat rangkuman dari modul yang dibagikan. Barangkali ada yang membutuhkan bisa diunduh di sini. Semoga membantu. :)